Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia

Ribuan massa buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dari FSB NIKEUBA dan KAMIPARHO bersama Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-KSPSI) hari ini melakukan aksi demo di Kota Palembang Sumatera Selatan (Sumsel).

Massa buruh ini mengatasnamakan Gerakan Pekerja Buruh Untuk Keadilan (GEPBUK). Tuntutan aksi demo diantaranya menolak omnibus law ketenagakerjaan atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Lalu menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan mendesak Gubernur Palembang untuk menetapkan Upah Mimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2020 serta menolak upah murah.

Surnardi Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Bidang Konsolidasi KSBSI yang ikut turun aksi demo menyampaikan sikap bahwa buruh tetap menolak RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

Buruh menganggap agenda RUU tersebut, pemerintah tidak transparan. Dan terkesan lebih mengutamakan kepentingan investor.

Dia mengatakan aksi demo dilaksanakan di dua tempat. Pertama, pada pagi hari dilakukan di Kantor Gubernur Palembang. Kedua di Kantor DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan.

Surnardi mengatakan waktu demo di kantor gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel langsung turun menemui massa buruh.

“Tadi waktu orasi, Sekda Sumsel menyampaikan ikut mendukung perjuangan kami. Kalau RUU Cipta Lapangan Kerja dianggap tidak transparan, Pemda Sumsel siap menyurati pemerintah pusat supaya mendengarkan asiprasi buruh,” kata Surnardi ketika diwawancarai lewat seluler, Senin (27/01).

Dia juga menyesalkan, ketika melakukan aksi demo di Kantor DPRD Sumsel, tidak ada anggota wakil rakyat yang menerima massa buruh. Alasan tidak ada yang menerima, wakil rakyat tersebut dikabarkan sedang agenda kunjungan kerja (Kunker).

“Jelas saja buruh massa buruh kecewa dengan 75 anggota wakil rakyat Sumsel. Soalnya sudah jauh-jauh hari kawan-kawan mengkonfirmasi akan melakukan demo ke Gedung DPRD, tapi tak satu pun yang ada menerima,” terangnya.

Sementara Ali Hanafiah, Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Sumsel menegaskan ikut kecewa dengan wakil rakyat Sumsel. Karena tidak menghargai perjuangan buruh. Ia juga menyampaikan aksi demo yang dilakukan tidak berakhir pada hari ini.

“Aksi demo akan berlanjut dan massa yang akan turun lebih besar. Kami akan tunjukan aksi kami ini bukan main-main. Aliansi GEPBUK nanti tidak hanya dari buruh dan pekerja saja, tapi dari mahasiswa dan masyarakat yang turun demo,” jelasnya.

Selain itu, dia mengapresiasi dengan Herman Deru Gubernur Sumsel yang sudah menetapkan UMSP 2020. Namun dia mendesak Pemda Sumsel harus menepati janjinya untuk menyampaikan aspirasi buruh ke pemerintah pusat menolak omnibus law bidang ketenagakerjaan.

“RUU Cipta Lapangan Kerja yang masuk agenda Program Legislasi Nasional   (Prolegnas) di Gedung DPR tahun ini kami anggap tidak memihak pada buruh. Kami mendesak pemerintah harus transparan dan melibatkan buruh,” pungkasnya.

Hermawan Ketua DPC FSB NIKEUBA Kota Palembang juga ikut menegaskan kecewa terhadap pemerintah yang terkesan tertutup dalam agenda omnibus law bidang ketenagakerjaan. Dia menegaskan tetap mendukung dan menunggu intruksi DEN KSBSI untuk aksi lanjutan demo.

“DPC FSB NIKEUBA KSBSI Kota Palembang ikut mendesak pemerintah segera mengeluarkan kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Lapngan Kerja dan segera membentuk timk khusus omnibus law bidangketenagakerjaan,” tutupnya. (AH)